Dampak Sebuah Negara Bila Tidak Mempunyai Hukum Atau Undang-Undang

Baik yang mengatur maupun yang diatur berpedoman satu, yaitu undang-undang . Bila tidak mempunyai persamaan hukum maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum . Pada prinsipnya Equality Before The Law adalah tidak ada tempat bagi backing yang salah, melainkan undang-undang merupakan backing (bantuan/dorongan) terhadap yang benar., 17/04/2013  · Dari empat definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati. Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan diatas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis., Negara Anglo Saxon tidak mengenal Negara hukum atau rechtstaat, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan “ The Rule Of The Law” atau pemerintahan oleh hukum atau government of judiciary. Menurut A.V.Dicey, Negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok : 1 Supremacy Of Law, Apabila sebuah permohonan pengujian undang-undang dikabulkan, maka undang-undang , pasal, ayat atau bagian dari sebuah undang-undang yang diajukan tersebut menjadi tidak berlaku. MK merupakan sebuah lembaga peradilan yang mengadili pada tingkat …, Akibatnya timbul kesenjangan. Ini yang memang menimbulkan konflik sosial, konflik horisontal dan lain-lain. Negara ini bisa bubar bila ada masyarakat adat yang termarjinalkan dan ditinggalkan dalam turut serta membangun bangsa ini. Masyarakat hukum adat ini bila dilihat dari rujukannya, secara internasional kita sudah mendapatkan pengakuan., Beleidsregel atau peraturan kebijakan ini sebenarnya adalah jenis Tindak Administrasi Negara dalam bidang hukum publik yang bersegi satu ... yang membayangi undang-undang atau hukum yang terkait pelaksanaan kebijakan (policy). ... Ketentuan bukanlah hukum , ia tidak mempunyai dampak seperti norma hukum yang lain., 30/04/2011  · Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang negara , tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa memperhatikan atau mengabaikan Undang-undang ( hukum negara ), maka perkawinan dianggap tidak sah[13]. 3., Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah ‘kawin bawah tangan’ dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan ..., 31/08/2016  · 3) Judicial review, yaitu hak menguji apakah peraturan hukum yang lebih rendah UU sesuai atau tidak dengan UU yang bersangkutan. a. Hak menguji formil, mekanisme atau proses penyusunan suatu peraturan. b. Hak menguji material, untuk melihat apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang diatasnya., Karena Perseroan Terbatas di Indonesia adalah sebuah subjek hukum . ... RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan / atau anggaran dasar. [1] Jadi dalam hal ini wewenang RUPS ada ada 2, ...